Mewujudkan Indonesia Baru berarti membangun kehidupan politik
yangdemokratis. Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis ini
dikembangkan melalui dua tonggak utama yaitu parlementarisme dan
civil liberty. Namun ini tidak berarti bahwa gagasan
yang sangat menghargai hak asasi manusia itu dapat dengan
mulus diwujudkan dalam sistem politik yang lebih konkrit. Bahkan sejarah
telah mencatat bahwa sering kali perjuangan untuk mewujudkan politik yang
demokratis itu gagal dan sistem otoriter -musuh utama demokrasi- kembali menguasai. Untuk
menghindari kesewenang-wenangan partai pemenang pemilu -sebagai
penyelenggara kekuasaan- maka dalam setiap sistem demokrasi
diperlukan instrumen yang berfungsi sebagai sukma demokrasi yaitu:
pluralisme dan toleransi. Memahami permasalahan politik yang sangat kompleks yang
sedang terjadi di Indonesia dan mengingat bahwa umat Kristen merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa ini maka umat kristen
memerlukan kualitas tertentu agar dapat ikut diperhitungkan dalam percaturan politik
kemasyarakatan. Didalam memperjuangkan demokrasi umat Kristen diharapkan
tidak saja melalui lembaga Kristen, melainkan justru harus berbaur
dengan agama lain.
MEMAHAMI INDONESIA BARU
Alam perspektif politik, mewujudkan Indonesia
baru berarti membangun kehidupan politik yang demokratis. Suatu masyarakat
disebut mempunyai tertib yang demokratis bila interaksi seluruh komponen dalam
masyarakat itu selalu berorientasi kepada semakin meningkatnya martabat dan
harkat manusia. Hal ini sejalan dengan kecenderungan alamiah manusia yang
selalu menghendaki persamaan, kebebasan dan kemerdekaan dari pada segala bentuk penindasan. Pada
tataran masyarakat, saling hubungan antara anggota masyarakat baik perorangan maupun melalui perangkat
organisasi harus dilandasi oleh kesetaraan diantara sesama anggota masyarakat tanpa melakukan
diskriminasi dengan alasan apa saja. Semua itu harus dijamin dalam
suatu tertib hukum yang menjamin terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Sementara itu pada tataran
hubungan antara negara dan masyarakat harus terjadi keseimbangan yang memungkinkan masyarakat
mempunyai daya tawar dan kemampuan membat asi serta melakukan control terhadap kekuasaan
negara. Salah satu manifestasi dari tataran masyarakat yang demokratis adalah terwujudnya sistem politik yang demokratis. Melalui
berbagai dinamika sejarah, gagasan demokrasi terus berkembang sampai berumur lebih dari 200
tahun. Perwujudan kedaulatan rakyat dikembangkan melalui dua tonggak utama, pertama, parlementarisme
dan. kedua, civil liberty (pengakuan
terhadap hak-hak sipil warga negara).
Parlementarisme merupakan perwujudan dari prinsip representasi (keterwakilan) dan
mekanisme control kelembagaan secara formal kepada pemegang kekuasaan.
Sementara itu civil liberty adalah
instrument yang terpenting dalam kehidupan demokrasi agar prinsip kedaulatan rakyat
tidak diredusir oleh formalisme politik. Mengembangkanhak-hak sipil warga Negara menjadi sangat
penting mengingat secara empirik di beberapa Negara demokrasi proporsi jumlah pemilih yang menghasilkan
parlemen tidak mungkin akan sama besarnya dengan populasi jumlah warga yang berhak memilih.
Oleh sebab itu meskipun suatu negara telah melakukan pemilihan umum secara demokratis dan
menghasilkan parlemen dan lembaga perwakilan yang secara relative representatif, tetapi tidak berarti bahwa
demokrasi hanya diwujudkan dengan adanya parlemen yang representatif. Kedaulatan rakyat terlalu
besar hanya dilakukan oleh parlemen saja.
1.Gereja itu harus turut ambil bagian dalam melaksanakan roda
pemerintahan dalam hal mengarahkan agar para pemegang jabatan bisa melakukan
tugas yang tidak berpaling dari Firman Tuhan
2.Gereja harus mampu untuk mengatasi masalah yang terjadi dan
mengambil kebijakan yang tidak menyelewengkan HAM
3.Gereja juga berperan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan
sistem Politik agar tidak melakukan yang semena-mena terhadap masyarakat.
0 comments:
Post a Comment